04 Jan 2022

Melalui Advokasi Pencegahan dan Penanganan TPPO Pemerintah Berupaya Turunkan Minat Masyarakat menjadi PMI

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bekerjasama dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menggelar Sosialisasi tentang Advokasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) bertempat Hotel Anugerah Kota Sukabumi, Kamis (16/12).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Perwakilan Dinas PPPA Kabupaten Sukabumi, Unsur Forkopincam, Perwakilan Perangkat Desa dan peserta lainnya.

Sekda Ade Suryaman menyampaikan bahwa salah satu tujuan kegiatan ini adalah untuk menurunkan minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri. Dengan adanya kegiatan ini, angka PMI di Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat menurun, dan mereka lebih berminat untuk mencari nafkah di daerahnya.

“Kita juga akan terus pantau terkait adanya PT (perusahaan) penyalur tenaga kerja Indonesia yang "nakal". Kita tidak akan segan-segan meninndak tegas,” tandasnya.

Sementara itu, Perencana Ahli Madya Kementerian PPPA yang menjadi narasumber, Aresi Arminuksmono mengatakan bahwa latar belakang pelaksanaan kegiatan ini adalah akibat banyaknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Sukabumi yang berawal dari pemberangkatan PMI dengan tingkat pendidikan rendah dan terdesak oleh kebutuhan ekonomi keluarga.

“Jawa Barat termasuk Kabupaten Sukabumi, merupakan penyumbang PMI cukup besar di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tahun 2020, Jawa Barat merupakan provinsi ketiga sebagai pengirim PMI terbesar di Indonesia, setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan Kabupaten Sukabumi menempati urutan keenam dari 27 Kabupaten/Kota pengirim PMI terbesar di Provinsi Jawa Barat,” paparnya.

“Berbicara tentang isu PMI yang merupakan bagian dari isu ketenagakerjaan, maka akan sangat beririsan dengan isu TPPO. Banyak orang yang akhirnya menjadi korban dengan diawali adanya iming-iming pekerjaan (menjadi PMI),” terangnya.

Isu dalam permasalahan PMI lainnya yang kerap terjadi adalah banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh majikan di luar negeri. Mulai dari pelecehan seksual, penganiayaan hingga pembunuhan. Oleh karena itu, selain upaya mendorong migrasi aman, pemberian pelatihan keterampilan juga menjadi hal yang tidak kalah penting sebagai upaya pencegahan TPPO. Melalui kegiatan pemberdayaan, diharapkan mereka dapat berdaya di kampung halaman tanpa harus pergi ke luar negeri.

“Saya sangat mengapresiasi berbagai upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh SBMI Kabupaten Sukabumi dalam rangka memberdayakan purna PMI,” beber Aresi. Tanpa mengesampingkan adanya dampak positif dari bekerja sebagai PMI, Aresi mengingatkan bahwa menjadi PMI bisa menimbulkan banyak risiko, baik bagi diri pekerja maupun bagi keluarganya.

Di tempat yang sama, Ketua SBMI Kabupaten Sukabumi, Jejen Nurjanah menambahkan bahwa penanganan kasus TPPO di Kabupaten Sukabumi selalu terkoordinasi dengan baik, alur kerjasamanya lancar, mulai dari Pemerintah Daerah dan Bupati, Gugus Tugas, termasuk proses di KBRI dan Kementerian terkait.

“Sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 18 tahun 2017 (tentang Perlindungan PMI), pencegahan dan perlindungan PMI itu mulai dari pusat dan sampai ke desa, kami berharap berjalan dengan maksimal, jadi semua informasi langsung sampai ke komunitas tingkat desa,” jelasnya.

Jejen berharap peserta yang mengikuti kegiatan ini, bisa menyampaikan ke warganya bagaimana tata cara menjadi PMI dengan menempuh jalur yang benar sesuai prosedur.

“Jangan mau diiming-imingi oleh sponsor, tanya dulu apakah penempatan itu sudah diperbolehkan untuk berangkat. Sampaikanlah ke warganya, apa saja yang harus dilakukan oleh calon PMI ketika mau berangkat ke luar negeri dengan cara prosedural dan dilindungi oleh hukum,” pesannya.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tahun 2020, Jawa Barat merupakan provinsi ketiga sebagai pengirim PMI terbesar di Indonesia, setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan Kabupaten Sukabumi menempati urutan keenam dari 27 Kabupaten/Kota pengirim PMI terbesar di Provinsi Jawa Barat.

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Perempuan