31 Mar 2021

Pencapaian APE Wujud dari Komitmen Bupati dalam Melaksanakan Strategi PUG

Dinas PPPA Kabupaten Sukabumi melaksanakan Rapat Persiapan Verifikasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) di Pendopo Kabupaten Sukabumi, Jl. Ahmad Yani Kota Sukabumi, Jumat (19/3).

Kegiatan ini bersifat lintas sektoral, melibatkan para stakeholders pembangunan di Kabupaten Sukabumi, seperti Komisi IV DPRD sebagai unsur legislatif, semua Perangkat Daerah, Rumah Sakit, Organisasi, Lembaga Pemerintah Lainnya, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha hingga Perguruan Tinggi.

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI.

Penilaian APE sendiri dilakukan dengan cara memverifikasi dan mengevaluasi hasil penginputan data secara online. Penginputan data tersebut berupa jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh Kementerian PPPA untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan PUG di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui beberapa indikator.

Kepala Dinas PPPA, Hj. Aisah mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai persiapan untuk mengikuti Verifikasi Lapangan oleh tim Kementerian PPPA yang akan dilakukan secara virtual pada 29 Maret 2021 mendatang, sehingga pada saatnya nanti semua elemen yang dilibatkan siap dalam menjawab pertanyaan dari tim verifikator.

"Yang dinilai (dari APE) bukan Dinas PPPA, bukan Bappeda, bukan Inspektorat (bukan Dinas atau lembaga tertentu), tapi (hasil penilaian APE) merupakan 'wajah' Bupati, terkait komitmen (Bupati sebagai) Kepala Daerah dalam pelaksanaan PUG," tegas Hj. Aisah.

Sementara itu, anggota DPRD Komisi IV, Hj. Elis Ernawati menyarankan agar lembaga-lembaga LSM bisa bersinergi dengan Dinas PPPA dalam upaya pencapaian penghargaan APE ini, sehingga nantinya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas PPPA bisa diketahui masyarakat banyak.

“Karena kalau dilihat dari kegiatan, sebetulnya Dinas PPPA itu lembaga (dinas) yang sudah mewadahi berbagai kegiatan (yang langsung menyentuh masyarakat), seperti penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan kegiatan (Rapat Persiapan Verifikasi APE) ini mudah-mudahan masyarakat di Kabupaten Sukabumi bisa mengetahui kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PPPA,” pungkasnya.

Yang dinilai (dari APE) bukan Dinas PPPA, bukan Bappeda, bukan Inspektorat (bukan Dinas atau lembaga tertentu), tapi (hasil penilaian APE) merupakan 'wajah' Bupati, terkait komitmen (Bupati sebagai) Kepala Daerah dalam pelaksanaan PUG

Bidang Kesetaraan Gender, Informasi, Kerja Sama dan Partisipasi Masyarakat